Terkait keuangan daerah, permasalahan lainnya yang disorot oleh Komite I DPD RI berdasarkan masukan dari kedua narasumber adalah kapasitas fiskal daerah yang beragam. Juga, tingkat ketergantungan terhadap pusat menyebabkan tersedotnya anggaran daerah untuk alokasi penanggulangan Covid-19.
Termasuk, alokasi dana untuk pelayanan publik dan pembangunan. Juga, adanya ancaman stabilitas daerah karena bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat dari merosotnya ekonomi.
Dalam RDPU tersebut kedua narasumber dan Komite I DPD RI juga menyoroti hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam memberikan pertimbangan terhadap penundaan pelaksanaan pilkada serentak.
Sorotan tajam diarahkan pada soal payung hukum apa yang perlu disiapkan; keselamatan petugas penyelenggara di lapangan; partisipasi masyarakat dalam pilkada mengingat fokus masyarakat adalah pada Pandemi Covid-19 bukan isu-isu politik; tahapan teknis pilkada seperti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara, akan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 atau yang dikenal dengan sebutan physical distancing; perubahan Daftar Pemilih khususnya bagi pemilih pemula; masa jabatan Kepala Daerah, dan tentu saja soal anggaran.
