Saat ini, lanjutnya, sudah terbentuk dan aktif FJKIP Bukittinggi serta FJKIP Pesisir Selatan. Selain beberapa kabupaten/sedang dalam proses pembentukan dan pelantikan.
“Melalui FJKIP kabupaten/kota ini berupaya membudayakan keterbukaan informasi publik di daerah. Untuk itu, kita perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota, Bupati dan Walikota, DPRD, serta Dinas Kominfo sebagai PPID Utama, baik dalam proses administrasi maupun penganggaran nantinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska, mengharapkan, FJKIP Sumbar untuk terus menyuarakan keterbukaan informasi melalui narasi-narasi yang menarik dan berkualitas.
“Dalam perkembangan digitalisasi sekarang ini, FJKIP harus mampu memanfaat segala platform media untuk membudayakan keterbukaan informasi. Tidak hanya sekadar viral, tapi juga harus memperhatikan kualitas narasi yang disampaikan, sehingga pesan-pesan KIP itu bisa dipahami dan menarik bagi badan publik serta masyarakat,” tuturnya.
