“Informasi dari DLH itu tidak didukung oleh sarana dan prasarana becak motor di setiap LPS. Tidak terakomodir maksimal anggaran di APBD induk 2025 dan kita sempurnakan dan kita dukung anggaran pada APBD-P 2025,” paparnya.
Terakhir lanjutnya, di bidang infrastruktur, ia melihat saat ini banyak keluhan dari masyarakat soal jalan berlubang. Helmi Moesim meminta perlu dilakukan evaluasi dan pembahasan lanjutan dalam menanganinya.
“Disektor PUPR. Kita melihat banyak jalan berlubang. Kritikan, kami khususnya Komisi III, karena merupakan mitra kami, perlu kita berikan dukungan dikarenakan, salah satu progul. Ini berkembang dalam pembahasan. Insya Allah, sepanjang itu akan meningkatkan kinerja dinas terkait, itu akan kami berikan dukungan sepenuhnya,” ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Iskandar mengatakan, permasalahan pendidikan harus menjadi skala prioritas dan akan terus diperjuangkan untuk kemajuan.
“Pendidikan ini memang sangat diperhatikan, jangan sampai Kota Padang mengalami kemunduran dalam artian tidak ada terobosan baru yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Iskandar di ruangan Komisi IV DPRD Kota Padang, Jum’at (13/6/2025).
“Masalah kita sekarang di antaranya sistem zonasi, kalau untuk pembiayaan dan sebagainya kita sudah selesaikan itu, kita akan berikan bantuan seragam bahkan LKS pun kita gratiskan,” ujarnya.
Meski demikian, jelas dia, masalah zonasi ini, Komisi IV dan Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti.
“Kalau di kementerian namanya bukan zonasi, tapi domisili, cuma substansinya ketika kita bicarakan dengan dinas pendidikan, tetap saja domisili itu berorientasi kepada zona atau jarak,” ungkapnya.
Komisi IV ujarnya, sepakat akan minta diskresi dari kemendikdasmen ke Jakarta. Untuk memperjelas persyaratan yang sudah ditetapkan ini.
“Pokoknya akan kami perjuangkan bagaimana anak-anak aman dan nyaman sekolah. Sebab, kalau patokannya adalah domisili, berarti teritori. Sekolah SMP di Kota Padang ini hanya ada 40 kelurahan, sementara kelurahan di Kota Padang ada 104,” ujarnya.
Dia jelaskan, ada beberapa kelurahan seperti Lubuk Lintah, Ampang, Alai, itu tidak bisa karena zonanya tidak masuk. Ini tentu menandakan ketidakadilan hak rakyat terhadap sekolah di negeri.
Sementara di bagian agama, Iskandar menjelaskan bahwa nanti akan ada program remaja masjid reborn sebagai penyokong progul Kota Padang yaitu smart surau. Dimana program ini akan memberikan ruang kepada generasi muda untuk nongkrong di masjid, disediakan wifi dan space. Sehingga tidak melulu nongkrong di kafe. Wacana ini akan dimulai di 11 masjid, satu masjid setiap kecamatan.
“Kita tidak bisa menghambat teknologi, dan anak muda sekarang kalau nongkrong biasanya juga mencari wifi, katakanlah untuk main game atau untuk bekerja. Nah, kita akan siapkan ini sehingga ketika azan berkumandang semuanya akan melaksanakan ibadah, inilah yang akan coba kita lakukan, sehingga mereka tetap berkegiatan, tetap nongkrong, tapi dibarengi dengan kegiatan lain yang positif,” ujarnya. (Adv/Salih)
Komentar