Husin melaporkan Greenpeace dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia juga menggunakan pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Video Terkait : Banjir Bandang di Batu Malang
Sebelumnya, Greenpeace mengkritik sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo dalam KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Mereka menilai klaim-klaim Jokowi di acara itu tidak benar.
Greenpeace membantah pernyataan Jokowi, mulai dari soal karbon, kebakaran hutan, hingga deforestasi Indonesia. Mereka menyebut ucapan Jokowi omong kosong.
“Boleh dikatakan bahwa klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M. Iqbal Damanik dalam konferensi pers Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi di COP 26, Selasa (2/11/2021).
