Dia mengajak agar utamakan, untuk dialog mencari jalan terbaik. “Saya tidak mau ada aksi-aksi anarkis, nanti perwakilan dari masyarakat duduk bareng dengan mereka dan saya kira akan lebih efektif jika bisa diselesaikan dengan komunikasi,” terang Tellie.
Artikel Lainnya
Lanjutnya, Komite I DPD RI merekomendasikan agar dokumen terkait permasalahan HGU PT.SWP untuk diserahkan kepada Komite I untuk dipelajari agar mengetahui pokok permasalahan dan mengambil langkah dalam mencari solusi permasalahan.
Pada kesempatan tersebut, Camat Kelapa Kampit Belitung Timur Syahril mengakui pembangunan dan investasi diperlukan di daerahnya. Akan tetapi jangan sampai merugikan masyarakat dan petani lokal dan hanya menguntungkan pihak perusahaan.
Menurut dia, saat ini PT. SWP memiliki sekitar 15.000 hektar sawit, namun perusahaan itu belum maksimal dan tak sesuai dengan aturan kementerian dalam pemberian plasma.
“Masyarakat memang memerlukan mata pencaharian terutama dari sektor perkebunan. Tapi jangan hanya menguntungkan pihak perusahaan. Kami minta perusahaan-perusahaan besar tersebut mengambil 20-40 persen plasma dari petani lokal,” ujarnya.
