Mengenai anggaran, kata Epyardi, APBD kabupaten sangat terbatas. Karena itu, ia membagi kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tanggung jawab pemerintah provinsi, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Setelah memisahkan tiga hal tersebut, ternyata anggaran yang ada belum bisa menampung semua kegiatan, ia menentukan kegiatan yang termasuk skala prioritas.
“Mana (kegiatan) yang skala prioritas? Setiap yang kita bangun itu harus ada hasilnya, harus jelas manfaatnya untuk rakyat,” ucap Epyardi.
Epyardi melanjutkan bahwa jika anggaran tersebut tanggung jawab pemerintah pusat melalui dana APBN, ia menyampaikan hal tersebut kepada anaknya yang menjadi anggota DPR, Athari Gauthi. Athari lalu memperjuangkan kegiatan tersebut agar dibiayai dengan dana APBN.
“Alhamdulillah, tidak kurang dari Rp300 miliar tiap tahun dana pokir anak saya, 50 persen di antaranya dibawa ke Kabupaten Solok,” kata Epyardi.
Selain itu, kata Epyardi, untuk menggaet dana APBN, ia memberikan kewenangan kepada semua kepala dinas di Kabupaten Solok untuk pergi ke Jakarta guna menemui orang-orang yang berkompeten agar dapat membantu pembangunan kabupaten tersebut. Ia melakukan hal tersebut karena paham bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan hanya dengan mengharapkan dana APBD. Ia berharap Bupati Pasbar melakukan hal tersebut.
