Hal ini Berdasarkan usulan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai terpilih untuk melanjut ke tahap VLH dan telah mengikuti evaluasi mandiri (EM).
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan tetap mendukung kebijakan nasional menyelenggarakan perlindungan anak dengan membangun KLA. Melalui sistim pembangunan yang menjamin hak dan perlindungan secara terencana dan berkelanjutan.
Lanjut dia,Indikator Kabupaten Layak Anak terdiri dari 5 (lima) klaster hak anak yang meliputi Klaster Hak Sipil dan kebebasan ;lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.
“Untuk itu kita menekankan kepada gugus tugas dan stakeholder, masyarakat dan dunia usaha bahu-membahu mewujudkan hak dan perlindungan khusus anak demi mewujudkan Indonesia Layak Anak terkhusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai”, sebut Pj Bupati. (Sabarial)
