Ketiga, perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, agar mereka tidak termarjinalkan.
Dahlia menekankan, Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menumbuhkan toleransi dengan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. “Kami mendorong agar ada ruang perjumpaan yang sehat bagi kelompok berbeda, sehingga tidak muncul kesalahpahaman dan diskriminasi. Penting juga melibatkan suara perempuan dalam proses pembangunan damai,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
“DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang pro-perempuan. Angka ini tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Kita harus hadir memberikan solusi, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan berjalan optimal,” ungkap Iqra.
Ia juga menilai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan.
“Tidak cukup hanya regulasi, tapi juga edukasi dan pengawasan di tingkat keluarga dan komunitas,” tambahnya.
