Mereka berharap penentukan kebijakan PPDB dapat secara aktif mengikutsertakan sekolah swasta demi menghindari persoalan yang acap terjadi.
“Selain itu perlu pula pengawasan untuk sekolah negeri agar tidak menambah siswa di saat masa penerimaan telah ditutup,” ujarnya.
Mereka berharap ada koordinasi yang baik antara pemerintah,sekolah negeri dan sekolah swasta. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dan persoalan yang hanya merugikan salah satu pihak.
Nofrizal, salah satu anggota forum berharap DPRD dapat mendorong dilaksanakannya verifikasi daya tampung sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan untuk memastikan penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya.
“Kami menilai lebih baik proses PPDB tidak lagi dilakukan dalam banyak tahap, karena ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan bagi sekolah swasta,” katanya
Nofrizal mempertanyakan mengapa selama ini dana bantuan hibah pemerintah lebih banyak dinikmati sekolah negeri. Padahal sekolah swasta juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar.
