“Contoh, banyaknya jumlah lahan sawah yang sudah dialih fungsikan menjadi perumahan. Karena, data dari ATR BPN tidak sesuai dengan dilapangan, sehingga sangat sulit untuk menjalankan program-program dari DTPHP,” ungkapnya.
Tambahnya, untuk pupuk bersubsidi yang di anggap langka padahal banyak petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, agar nanti ada penambahan kuota pupuk bersubsidi. Tuturnya
Disisi lain, Asisten Ekonomi Pasaman Barat Irwan menuturkan, hendaknya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pengawasan BBM, kuari atau Galian C, energi dan kehutanan, yang diduga memiliki banyak pelanggaran, namun dari Pemda sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena terkendala dengan UUD dan aturan.
Terakhir, Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat, Arial Effendi mengatakan, Kabupaten Pasaman Barat sangat butuh sekali pabrik es karena kebutuhan nelayan sangat tinggi serta adanya penambahan kuota Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk solar, sebagai kebutuhan bahan bakar bagi kapal para nelayan.
