Terus bagaimana mendapatkan informasi itu, Nah ini perlu menjadi patokan masyarakat, karena UU KIP sendiri menjadikan masyarakat sebagai pemohon informasi adalah orang intelek dan punya ilmu pengetahuan.
Publik seperti orang warga negara Indonesia atau lembaga berbadan hukum Republik Indonesia harus mengajukan permohonan informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) badan publik, PPID punya waktu 10 hari untuk menjawab atau menambah waktu tujuh hari kerja dengan syarat memberitahukan perpanjangan waktu itu kepada pemohon informasi.
Tidak dijawab, atau dijawab tapi publik selaku pemohon tidak puas, maka UU KIP memerintahkan pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID badan publik dimaksud. Di sini ada 30 hari kerja badan publik memberikan atau menjawab informasi dan dokumentasi dimohonkan itu.
Dijawab atau tidak puas juga maka 14 hari sejak jawaban atau sejak 30 hari kerja tidak dijawab, maka Pemohon tadi bisa mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Dari sinilah KI akan melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan UU KIP kepadanya.
