Dan disisi lain pelayanan informasi publik, sebagai hak publik dapat terselenggaranya dengan baik, harapnya
Alwis juga sampaikan, saat ini kita bersama DPRD Sumbar membahas soal anggaran kegiatan PPID mesti ada, sehingga penyelenggara pelayan infornasi publik dapat dilaksanakan.
Jikapun ada sengketa informasi publik, OPD mesti melayani dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
” Kenapa Sumatera Barat belum menjadi provinsi informatif, karena tatacara pelayan informasi PPID, baik di OPD utama dan OPD lainnya belum sesuai dengan standarnya Informatif tersebut. Oleh karena itu diharapakan OPD melakukan perbaikan secepatnya bagaimama tahun 2019 ini Sumatera Barat menjadi provinsi informatif”, harap Sekdaprov.
Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyampaikan, ada beberapa peringkat penilaian, dimana nilai informatif antara 90-100, nilai menuju Informatif 80-90 dan nilai cukup Informatif 70-80.
Dan Sumatera Barat tahun 2018 mendapat penilaian cukup informatif. Untuk bisa menjadi provinsi informatif, Pemprov Sumbar mesti setiap PPID OPD memiliki standar yang selama. Soal web, penataan pelayanan permintaan informasi publik.
