“Semua desain tanda gambar kampanye kita serahkan pada masing-masing paslon. Setelah itu, kita berikan contoh desain yang telah disandingkan kepada masing-masing paslon untuk dikoreksi kembali. Setelah mereka setujui, baru kami cetak. Jadi, bukan kami yang mendesign,” tutur Yanuk.
Komisioner KPU Sumbar lainnya, Gebril Daulai, menambahkan bahwa masyarakat perlu tahu bahwa KPU tidak pernah melakukan intervensi kepada paslon mana pun dalam mendesain tanda gambar kampanye mereka. Kalau ada yang mengatakan KPU Sumbar berpihak kepada paslon tertentu, itu karena mereka tidak paham mekanisme pembuatan baliho dan spanduk paslon.
“Sebelum kami cetak, kami tanya berulang-ulang kepada paslon. Jadi, gak ada tujuan untuk memenangkan atau mendiskreditkan calon tertentu. Masyarakat harus tahu sehingga masyarakat tidak menerima informasi salah tentang hal tersebut,” ucap Gebril.
Sampai saat ini, kata Gebril, tidak ada paslon yang melakukan protes terhadap baliho yang sudah disepakati dan didesain oleh paslon.
