Dia juga menegaskan pengelolaan pembiayaan tetap hati-hati. Defisit sebesar Rp162,2 miliar akan ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp162,6 miliar, yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.
“Ini bukan utang konsumtif. Pinjaman kita arahkan ke hal produktif, seperti pengembangan infrastruktur penunjang layanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Rp10,7 miliar dari anggaran pengeluaran pembiayaan digunakan untuk melunasi cicilan pokok utang tahun 2023 ke PT SMI.
“Pada rencana pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan tadi, terdampak defisit belanja sebesar Rp 162,2 miliar, yang akan ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar 162,6 miliar. Sehingga rancangan perubahan APBD TA 2025 menjadi berimbang,” ujar Wako.
Pada rapat paripurna itu juga dilakukan penyerahan dan penandatanganan dokumen yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion dan Walikota Padang. (adv/salih)
