Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan (pelaksanaan belanja modal APBD), Fraksi Nasdem mengingatkan Pemko agar lebih memperketat pengawasan. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja operasional (belanja rutin).
Kebijakan Pemko Padang Panjang terkait penerapan sistem arus kendaraan one way (satu jalur) pada beberapa ruas jalan di kawasan pusat kota, disarankan untuk melakukan evaluasi untuk ruas Jalan Imam Bonjol di Pasar Padang Panjang. Sebab, kerap diwarnai kemacetan lalulintas.
Usai penyampaian pendapat akhir fraksi, Sekretaris DPRD Wita Desy Susanti membacakan Rancangan Persetujuan bersama Pemko dengan DPRD atas Ranperda RPJM 2025-2029 dan RAPBD-P 2025 Kota Padang Panjang jadi Peraturan Daerah (Perda). Setelah itu disusul penandatanganan naskah persetujuan bersama itu oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.
Walikota Hendri dalam sambutannya di ujung rapat pleno itu mengucapkan syukur Alhamdulilah, dan terimakasih serta apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas proses pembahasan kedua Ranperda tersebut sampai disetujui jadi Perda. Keseluruhan rapat ini menurut Hendri berjalan cukup kritis, konstruktif dan bertanggung jawab.
