Terkait rencana Pemko mengaktifkan usaha tambang batu kapur di Bukit Tui dan pengembangan produk hilirnya, pihak DPRD seperti disuarakan oleh Amrizal dari Fraksi PKS – Bulan Bintang menyarankan lakukan studi/analisis dampak positif pada ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal, berikut aspek dampak lingkungan (dan upaya meminimalisasi)-nya.
Program penanganan persoalan sosial, seperti upaya menurunkan angka kemiskinan (kini tercatat 5,3%) dan lainnya (pengangguran 5,4%, lansia terlantar sekitar 200 orang, Rutilahu sekitar 321 unit dan disabilitas sekitar 300 orang) Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKS-Bulan Bintang dan lainnya mengharapkan Pemko untuk lebih meningkatkan perhatian pada upaya tersebut. Sejalan itu, Fraksi Gerindra mengingatkan Pemko dalam memberi bantuan sosial jangan terjadi tumpang-tindih.
Berkenaan pengisian/penguatan keberadaan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah – yang sudah dikukuhkan jadi julukan/identitas Kota Padang Panjang lewat rapat paripurna DPRD pada 1990 itu – salah satu saran dari DPRD kepada Pemko adalah upayakan ada guru tahfiz di setiap SD, SMTP dan SMTA kota ini.
