Waskita Karya pun terpaksa merevisi sejumah terget kinerja perusahaan. Termasuk target pendapatan usaha dan arus kas dari aktivitas operasional. “Target pendapatan usaha kami revisi, turun 48 persen,” tambahnya.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah kasus pembebasan lahan, terutama untuk proyek jalan tol. Termasuk hambatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait arus suplay material. Serta ijin penggunaan tanah kawasan hutan dari kementerian LH.
Dalam Rakor itu, LaNyalla menyatakan akan meminta semua pihak, termasuk Pemda dan Kementerian/Lembaga untuk sinergi dalam medukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam pengantar Rakor, LaNyalla mengungkapkan, bagi DPD RI, percepatan Proyek Strategis Nasional tersebut penting. Karena selain menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah, proyek tersebut juga akan menyerap tenaga kerja. Seperti yang sudah disampaikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.
