Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, anggaran Kementerian BUMN selama 2 tahun terakhir ini menyusut. Pada APBN 2021, pagu anggaran kementerian BUMN hanya Rp228,59 miliar. turun Rp31,54 miliar atau 12,12 persen dari realisasi anggaran pada 2020 yang mencapai Rp260,13 miliar.
“Sebuah pertanyaan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah Bagaimana BUMN dapat semakin maju dan berkembang terutama dalam menghadapi persaingan global dengan adanya penyusutan APBN. Terlebih lagi, pernah ada janji atau statement dari bapak mentri BUMN yang tidak akan meneriman dana APBN. Saya berharap untuk mengurus negara ini mesti serius dan terukur,” ucap Nevi.
Nevi menekankan, bahwa Dalam masa pandemi covid-19 ini yang belum berakhir, Kementerian BUMN perlu berperan secara pro-aktif untuk mendukung pemulihan sektor industri pengolahan Nasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan belanja BUMN untuk produk dalam negeri.
Ia menguraikan, Dalam RKP 2022, arah kebijakan fiskal 2022 adalah penguatan PNBP. Ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dan hibah. Salah satu strategi penguatan PNBP adalah optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN. Di sisi lain masih banyak BUMN yang sakit, merugi dan bermasalah secara keuangan.
