Selain itu, SK Gubernur soerrinya tidak bisa dirubah, karena tidak ditutup dengan kalusul untuk perubahan, meskipun ada masukan atau kesalah, dan dianggap otoriter.
Berdasarkan hal tersebut, juru bicara cabor Togi mengatakan, Porprov harus tetap dilakukan tahun 2021, karena prestasi harus diuji, bukan membiarkan semua menjadi stagnan, hanya llatihan tanpa diuji sampai dimana kemampuan atlet.
Pernyataan Togi dipertegas pengurus provinsi Wushu Indonesia Novrianto, SP, jika ada anggaran pembinaan, maka perlu diuji sampai mana pembinaan prestasi dengan pekan olahraga, atau pertandingan. “Apa gunanya ada dana pembinaan, kalau tidak jelas baro meternya, jika pertandingan dan uji coba tidak dilakukan dengan pekan olahraga atau event lainnya,” tegas Novrianto.
Sekaitan dengan hal tersebut, komisi V DPRD Sumbar sepakat untuk mengkaji ulang pengunduran Porprov, sehingga jika dimungkinan maka Porprov tetap dilakukan 2021, terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan kabupaten dan kota, serta cabor.
