“Menunda pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelatihan, pertemuan dan perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu prioritas. Pelaksanaan Kegiatan Bazar dan Pasar Murah yang berada pada OPD-OPD agar disatukan dan dilaksanakan di Kantor Gubernur”, ujarnya.
Nasrul Abit juga katakan, stok berasa yang ada di Bulog hanya sebesar 2400 ton, dari total yang tersedia tersebut 500 kg berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 1900 kg merupakan stok Kabupaten/Kota.
“Dari stok yang tersedia tersebut tidak mencukupi kebutuhan 1 Bulan yaitu sebesar 4200 ton. Untuk itu perlu segera di penuhi dan membutuhkan dana lebih kurang sebesar Rp. 12 Miliar. Pemerintah Provinsi Berencana untuk memenuhi kekurangan stok dimaksud. Selanjutnya, dari stock yang tersedia akan dibagikan kepada masyarakat tidak mampu oleh dinas pangan, bekerja sama dengan Bulog, Dinas Sosial, BPBD, Tagana dan Instansi Terkait Lainnya”, ungkapnya.
Baca : Positif Virus Corona di Sumbar Bakal Bertambah, Ini Potensinya
