“Agenda DPRD itu disusun oleh Badan Musyawarah (Bamus), di badan itu ada wakil dari Pemprov Sumbar, kalau bentrok dengan agenda lain, tentu dikomunikasikan ke Bamus supaya diagendakan, jadi bukan soal tidak tahu dan soal honor segala,”ujar HM.Nurnas.
Bahkan Yulfitni Djasiran dari Partai Golkar serta HM Nurnas dari Partai Demokrat tidak terima komentar seorang pejabat Pemprov seperti itu.
“Saya dan pak Yulftini meminta DPRD melakukan hak interpelasi, dan itu sudah disuarakan wakil rakyat di paripurna hari ini.
“Tapi Ketua DPRD meminta habis paripurna ini dilakukan rapat gabungan untuk membicarakan hak interpelasi tersebut,”ujar HM Nurnas.(ucok)
