Raker dipimpin Ketua Komisi II DPRD Padang Yandri didampingi Wakil Ketua Komisi II Yulisman serta diikuti anggota Komisi II Mizwar Jambak, Masrul Rajo Intan dan Muzni Zen. Sementara, dari DKP dihadiri Kepala DKP Padang, Zalbadri dan sejumlah Kabid. “Kasihan kita karena ini adalah permasalahan hajat hidup orang banyak. Bayangkan saja ada sekitar 70 nelayan yang anggotanya sekitar 25 orang masing-masing kapal ditambahkan anggota keluarga mereka. Saat ini, sudah satu tahun nelayan Kota Padang tidak berlayar. Itu yang akan jadi pengangguran dan bagaimana ekonomi mereka. Untuk apa kesepakatan dibuat yang telah ditandatangani kalau tidak ada realisasinya,” kata Yandri.
Apalagi sebelumnya DPRD Padang sudah pernah memperjuangkan nasib nelayan Kota Padang ke Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil yang didapat pada waktu itu adalah agar walikota membuat surat secara tertulis dan menjelaskan secara spesifik mengenai kondisi nelayan di Sumbar, khususnya Kota Padang.
