Sementara itu, Pjs Walikota Padang yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Habibul Fuadi mengatakan, e-LHKPN merupakan perangkat deteksi dini tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh sebab itu, seluruh pejabat Pemko Padang harus melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN. “Ini merupakan tuntutan reformasi birokrasi. Dengan sasaran mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tukuk Habibul Fuadi. (Rel)
