Menurut HM Nurnas harus terang benderang, karena ini menyangkut uang rakyat yang jumlahnya fantastis. Untuk Covid-19 dari total Rp 510 miliar, Rp 4,9 miliar jadi temuan di LHP BPK. Belum lagi PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung di Jalan Matraman, LHP BPK mengatakan perusahaan milik pemerintahan di Sumbar tidak berprospek bahkan selama ini tak pernah menyetor deviden ke kas daerah.
“Terus apakah dibiarkan dan cukup apa yang ada di LHP BPK saja. Tidak begitu, fungsi DPRD adalah pengawasan bisa saja kita minta BPK RI melalui Gubernur untuk mengaudit investigasi dua temuan di LHP yang Pansus DPRD Sudah bekerja,” ujar.HM Nurnas.
Fraksi Demokrat kata HM Nurnas terkait soal dugaan terhadap uang negara atau daerah no toleransi.
“Sehingga itu saat Paripurna Jumat malam itu, kami tegss minta BPK lakukan Pemeriksaan Investigasi atau Audit Investigasi, jika ada oknum atau siapa saja terindikasi ikut menyebabkan kerugian itu, maka kewenangan menyelidiki, menyidiki dan menunut ada di lembaga penegak hukum yaitu polisi dan jaksa,” ujarnya.
