“Kalau diminta bukti tentu kami LSM sulit membuktikannya, karena LSM bukan penyidik, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi kontraktor terutama paket penunjukkan langsung (PL), yang mengaturnya adalah anggota DPRD bersama Kabid yang mengelola proyek tersebut. Oleh karenaya kami menyarankan untuk ditender saja, biar fair,” sebut Jasmir Sikumbang.
Dia juga menghimbau kepada para kepala OPD, Kabid dan jajaran jangan takut diintervensi oleh DPRD dalam pembanguan ‘paket PL’. Karena atasan OPD adalah bupati, wakil bupati dan Sekda bukan DPRD. “Sekali lagi saya tegaskan agar KPK mengusut proyek-proyek Pokir 2016-2017 oleh KPK karena aroma KKN-nya sangat besar. Dan tentu berpengaruh kepada mutu proyek,” ujar Jasmir Sikumbang.
Untuk level daerah dia juga sangat menyayangkan pihak kejaksaan dan kepolisian yang kurang peka terhadap maraknya pembagian proyek Pokir tersebut yang diatur oleh mayoritas oknum DPRD. “Kalau ke kita bukti diminta kan tidak masuk akal, mereka kan punya intelijen,” tanya Jasmir.
