Pasaman Barat, SPIRITSUMBAR.COM – Himpunan Serikat Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dalam memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal.
Organisasi yang mewakili nelayan tradisional Air Bangis ini mendorong agar upaya pemberantasan illegal fishing terus dilanjutkan secara konsisten.
Ketua HSNI Pasaman Barat, H Dafnil, menyampaikan ungkapan terima kasih sekaligus harapan kepada jajaran Pemprov Sumbar pada Jumat (30/5/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keberhasilan aparat dalam mengamankan kapal luar daerah yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat terlarang pukat harimau di perairan setempat.
“Alhamdulillah dan ucapan terima kasih kami ucapkan dari HSNI Pasaman Barat yang mewakili nelayan Air Bangis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemprov Sumbar, Polda Sumbar dan DKP Sumbar, terkhusus Wagub Sumbar, Bapak Vasko Ruseimy,” ungkap H Dafnil.
Perwakilan nelayan tradisional ini menegaskan rasa bangganya terhadap kepemimpinan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi kepentingan masyarakat pesisir. Kerjasama lintas instansi yang telah terjalin mendapat pujian khusus dari kalangan nelayan lokal.
“Mudah-mudahan dengan kerjasama seluruh instansi yang telah kami surati sebelumnya dan telah ditindaklanjuti, kami bangga dengan kepemimpinan Vasko Ruseimy sebagai Wakil Gubernur yang telah banyak berbuat,” tambah H Dafnil.
HSNI Pasaman Barat menekankan pentingnya keberlanjutan operasi pemberantasan praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.
Organisasi ini berharap pemerintah daerah dapat menciptakan kesejahteraan bagi nelayan tradisional sambil memperketat pengawasan terhadap pelaku illegal fishing.
“Kami selalu dan berharap bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah membuat nelayan sejahtera dan mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, seperti pukat harimau, hamparan serta bom di tengah lautan,” tegas perwakilan nelayan tersebut.
HSNI berharap, kerjasama yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk melindungi mata pencarian utama masyarakat kawasan pesisir.
“HSNI Pasaman Barat berharap agar pengawasan ketat di perairan Air Bangis terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Organisasi ini berharap nelayan tradisional dapat menikmati hasil tangkapan yang optimal sehingga kehidupan mereka dapat berkembang dengan baik di masa mendatang.
“Semoga tetap selalu dipantau di perairan Air Bangis, sehingga nelayan tradisional bisa menikmati ikan hasil tangkapan serta kehidupan mereka jaya untuk ke depannya,” harap H Dafnil.
Komitmen Wagub Vasko dalam memberantas illegal fishing telah dibuktikan melalui aksi langsung di lapangan.
Pada 12 Mei 2025, Wagub telah memimpin operasi patroli laut di perairan perbatasan Sumbar dan Sumatera Utara (Sumut) setelah menerima laporan mengenai aktivitas penangkapan ikan menggunakan mini trawl dan pukat harimau.
Operasi yang melibatkan berbagai instansi strategis ini mencakup partisipasi Pemprov Sumbar, Ditpolairud Polda Sumbar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan nelayan tradisional Air Bangis.
Meskipun menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, koordinasi intensif terus dijalankan untuk memastikan efektivitas operasi.
Komunikasi aktif antara Wagub Vasko dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menjadi kunci keberhasilan operasi penegakan hukum.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang telah lama dikeluhkan masyarakat nelayan.
“Keluhan nelayan Air Bangis sudah lama kami terima. Pukat harimau dari luar daerah tidak hanya merusak alam, tapi juga menyengsarakan nelayan lokal,” tegas Vasko dalam keterangannya.
Hasil konkret dari upaya pemberantasan illegal fishing terlihat pada Senin (26/5/2025) ketika Ditpolairud berhasil mengamankan kapal KM Dirga yang berasal dari Sibolga.
Kapal tersebut membawa 12 orang awak yang melebihi ketentuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dilengkapi peralatan trawl, dan mengangkut hasil tangkapan mencapai 2,5 ton ikan.
Inspeksi langsung yang dilakukan Wagub Vasko pada Selasa malam (27/5/2025) terhadap kapal dan barang bukti mengungkap kerusakan parah pada terumbu karang akibat penggunaan pukat harimau. Kondisi ini memperjelas dampak buruk dari praktik penangkapan ikan ilegal terhadap ekosistem laut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pelanggaran terhadap masa depan laut kita. Banyak terumbu karang yang belum berkembang sudah hancur. Ini bukti praktik ini sangat merusak,” ujar Vasko saat menjelaskan temuan lapangan.
Apresiasi khusus diberikan terhadap sinergi yang terjalin antara Ditpolairud, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kerjasama lintas instansi ini dinilai sebagai kunci keberhasilan operasi penegakan hukum di perairan Sumatera Barat.
“Alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik bersama Polda Sumbar, Dinas Kelautan, dan Kementerian, kita bisa melakukan tindakan tegas. Terima kasih Pak Kapolda dan seluruh jajaran,” ucap Wagub Vasko.
Direktur Polairud Polda Sumbar Kombes Marsdianto mengeklaim bahwa proses pemeriksaan terhadap awak kapal sedang berlangsung dan penetapan tersangka akan segera dilakukan.
Langkah hukum ini menjadi bagian dari upaya konkret dalam memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan Sumbar.
Dukungan luas dari masyarakat membuktikan legitimasi publik terhadap langkah tegas yang diambil Wagub Vasko.
Keberpihakan pada nelayan kecil dan keberlanjutan lingkungan kini menjadi isu sentral yang menyatukan suara masyarakat lintas daerah dalam mendukung pemberantasan illegal fishing.
Langkah yang dilakukan Wagub Vasko mengirimkan pesan kuat bahwa Pemprov Sumbar berkomitmen melindungi laut dari kerusakan demi keuntungan sesaat.
Operasi pemberantasan illegal fishing ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menciptakan perairan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. (*)
Komentar