Hasil evaluasi itu, kata Nasrul Abit, dijadikan dasar penyusunan program yang disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tiap OPD di kabupaten diminta aktif berkomunikasi dengan OPD pemerintah provinsi hingga kementerian sehingga sinkronisasi itu benar-benar tercipta. Dengan begitu, jika ada bantuan, daerah tertinggal bisa diutamakan sebagai penerima bantuan.
Selain itu, sektor swasta, salah satunya melalui CSR perusahaan juga harus ikut andil dalam usaha mengeluarkan daerah tempatnya beroperasi dari status tertinggal. “Program dan kewenangannya berada di tangan bupati dan jajarannya. Pemerintah provinsi dan kementerian membantu dengan membagi anggaran sehingga bisa tercipta percepatan dalam pencapaian target yang diharapkan,” kata Nasrul Abit. (*)
Tip & Trik
