Syamsu Rizal menegaskan keterbukaan informasi publik bagi KPU bukan kabar pertakut, tapi justru menjadi benteng bagi KPU untuk sukses penyelenggaraan Pilkada di Sawahlunto.
“Selama ini banyak Pilkada rusuh atau konflik gugat hasil ke MK atau saling lapor ke Panwaslu, karena keterbukaan informasi semu, juga tersumbatnya komunikasi informasi publik. Tapi sejak 2014 KPU mampu menjadikan keterbukaan informasi sebagai elemen penting untuk mendapatkan kepercayaan publik,”ujar Syamsu Rizal.
Pada kesempatan itu KI Sumbar juga berharap kepada KPU ssbagai lembaga resmi penyelanggara Pilkada untuk menguji komitmen kandidat kepala daerah terkait keterbukaan dan pelayanan publik.
“Karena janji dari kandidat jika terpilih itu bisa ditagih oleh publik sendiri karena tercatat dalam dokumen di KPU,”ujarnya.
KPU sangat sepakat bahwa soal keterbukaan informasi dan pelayanan publik bagi siapa saja kepala daerah terpilih harus jelas komitmennya untuk diaplikasikan.
