“Belum bisa dipastikan mana yang benar atau salah sebelum diaudit. Jadi tugas Inspektorat adalah melakukan audit terhadap semua kegiatan pokir yang sudah terlaksana. Dari situ nanti akan terlihat mana yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Selain menyoroti pelaksanaan dana pokir, KPK juga memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Padang agar memperkuat sistem transparansi melalui penerapan aplikasi hibah dan bansos. Sistem ini diharapkan mampu menampilkan secara terbuka siapa pengusul hibah, waktu pengajuan, nilai bantuan, hingga penerima manfaat.
“Perlu dibuat aplikasi hibah agar semuanya transparan. Siapa yang meminta, berapa nilainya, kapan diajukan, kapan dipenuhi, dan siapa penerimanya—semua harus bisa dilihat publik. Ini akan membuat sistem lebih adil dan mencegah potensi korupsi,” ujar Harun.
Ketua DPRD Padang Muharlion menyambut baik kehadiran tim KPK dan mengapresiasi langkah-langkah pencegahan yang diingatkan. Ia menegaskan komitmen DPRD Padang untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas lembaga.
