“Mohon agar pokir yang saat ini sedang atau akan dilaksanakan bisa dimitigasi risikonya. Jika ada potensi masalah, segera diminimalisir dan dikawal secara ketat. Ini penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Harun.
Ia menambahkan, proyek atau kegiatan yang sudah berjalan juga harus diaudit oleh Inspektorat Kota Padang. Dengan audit yang menyeluruh, KPK berharap bisa diketahui mana kegiatan yang bermasalah dan mana yang sesuai ketentuan, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.
“Kalau sudah terjadi atau sudah dilaksanakan, harapannya bisa diaudit oleh Inspektorat. Dengan begitu, jika ada temuan, bisa langsung diperbaiki sebelum menjadi persoalan hukum,” lanjut Harun.
Menurutnya, peran Inspektorat menjadi sangat krusial dalam memastikan seluruh realisasi pokir berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. KPK mendorong agar audit sampling dilakukan secara rutin terhadap semua kegiatan pokir.
