Senada dengan PLH Sekda Pemrov Riau, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari yang turut menghadiri pertemuan ini, juga memberikan apresiasi atas kinerja Komite IV DPD RI yang telah turut mengusulkan serta mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang. Anggota DPRD Provinsi Riau ini menyampaikan beberapa temuan di lapangan Terkait dengan carut marut data yang menghambat distribusi bansos.
“Kinerja OPD di sini dilemahkan oleh data, masalah utama adalah data yang carut marut serta tidak valid sehingga BLT belum tersalurkan dengan baik, ungkapnya.
“Uang sudah teronggok di Kabupaten, namun data penerimanya belum siap. Sehingga penyaluran BLT terkendala, tambahnya”.
Karmila berharap DPD RI, khususnya Komite IV dapat menyampaikan permasalahan ini ke pusat sehingga permasalahan data dapat sehera diatasi.
Dalam pertemuan ini terungkap bahwa investasi di provinsi Riau merupakan nomor satu di wilayah Sumatera sebagaimana disampaikan oleh Biro Perekonomian Provinsi Riau. Hal ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat baik di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu.
