“Di Provinsi Yogyakarta sendiri masih ditemukan permasalahan terkait pengelolaan belanja, pengelolaan pendapatan, pengelolaan aset, serta permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, masih lazim ditemukan dalam setiap LHP BPK. Ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangannya belum maksimal, belum optimal,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai opini laporan keuangan di DIY sudah semakin membaik, tetapi juga saat bersamaan angka kemiskinan lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional.
“Saya berharap untuk DIY khususnya dan daerah lain yang dalam konteks pengelolaan keuangan sudah WTP, maka pemeriksaan keuangannya lebih ditingkatkan ke pemeriksaan kinerja. Agar uang yang dikeluarkan efektif untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan masyarakat. Prosentase pemeriksaan kinerjanya ditingkatkan, agar daerah dapat didorong menyelesaikan masalah-masalah yang prioritas,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Senator Bambang Santoso dan Haripinto Tanuwidjaya, yang menekankan agar BPK dapat melihat lebih jauh perolehan opini WTP yang dicapai dengan standar parameter kinerja misalnya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
