“Sejauh ini daerah penghasil minyak justru mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) kecil. Bahkan yang mendapatkan hasil pajak yaitu Jakarta. Perizinan juga sama, semua harus ke pusat. Kita harus mengunci daerah untuk dapat prioritas,” ujarnya.
Senator asal Lampung ini juga mengusulkan Kementerian ESDM agar PLTS Terapung seperti di Jawa Barat bisa dibangun di daerah-daerah lain. Tentunya PLTS Terapung sangat berguna bagi daerah yang tepencil dan terpelosok.
“PLTS Terapung sangat bagus, maka daerah-daerah lain di pedalaman bisa merasakan manfaatnya. Untuk itu kami siap membantu Kementerian ESDM menyampaikan programnya di daerah seperti PLTS Terapung atau lainnya,” tuturnya.
Senada dengan Bustami, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti perizinan yang selalu ke pemerintah pusat tanpa campur tangan pemda. Menurutnya, harusnya pemerintah daerah juga dapat dilibatkan dalam perizinan. “Jika semua perizinan selalu ke pusat. Alangkah baiknya, pemda juga turut serta. Setidaknya memberikan masukkan,” tegasnya.
