“Seharusnya dipilah-pilah, mana perizinan yang diurus daerah, mana yang pusat. Dan ini akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jangan sampai nanti ada pihak asing yang memborong lapangan pekerjaan di daerah. Ini akan panjang masalahnya, jangan sampai DPD RI kendor memperjuangkan aspirasi daerah,” ucap Habib yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. (rel)
Simak : Gaji ke 13 Cair, Ini Kata Kementerian Keuangan
Tip & Trik
loading…
<<< Sebelumnya
Selanjutnya>>>
