Anggota Komite III DPD RI Habib Hamid Abdullah menjelaskan di Banjarmasin ada kota terpadu yang terdiri lima kabupaten, namun hanya satu kabupaten yang mengelola sampah.
“Memang kami agak ketinggalan sedikit terkait pengelolaan sampah, karena hanya satu kabupaten yang mengelola. Untuk di Banjarmasin di setiap minimarket sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik. Kedepan kami juga berharap bisa mengelola sampah secara modern,” harap senator asal Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Sementara itu, Sekda Kota Malang Wasto mengatakan UU No. 18 Tahun 2018 membawa paradigma baru bahwa pengelolaan sampah tidak lagi berfokus pada penanganan di hilir. Namun berorientasi pada upaya pengelolaan terpadu sejak hulu hingga hilir. “Tetapi dalam penerapannya, sejumlah hal perlu dievaluasi kembali,” paparnya.
Wasto menjelaskan paradigma lama mayoritas sampah hanya dikumpulkan atau diangkut lalu dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) hingga TPA. Akibatnya, timbunan sampah semakin besar dan TPA menyebabkan kepenuhan.
