“Setelah lulus menjadi PPPK mereka malah ditugaskan di sekolah yang letaknya jauh dibanding sekolah lama. Belum lagi ada permasalahan jam mengajar yang tak bisa dicukupi. Ini menjadi dilema bagi para guru tersebut dan mesti diperhatikan dinas pendidikan karena SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Anggota komisi V lainnya, Sri Kumala Dewi menilai untuk permasalahan kesehatan di desa-desa dan nagari-nagari sangat perlu penanganan khusus, terutama :peningkatan pencegahan penyakit, deteksi dini penyakit tidak menular melalui Pos Binaan.
Selain itu angka stunting di Sumatera Barat masih cukup tinggi dibeberapa Kabupaten/Kota.
“salah satu yang mempengaruhi angka stunting selain masalah air yang kami sampiakan di atas yaitu masih cukup tinggi angka perceraian yang kerap diikuti pernikahan kedua, kehamilan pasca pernikahan kedua ini beresiko mengalami Stunting. Ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah provinsi,” ujarnya. (rel/salih)
