Padang, SPIRITSUMBAR.COM – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan rapat kerja (Raker) membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2024, di gedung dewan tersebut pada Selasa (17/6/2025) .
Turut hadir sejumlah organisasi perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra kerja komisi V. Yakni yang membidangi sektor kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta bidang lainnya.
Anggota Komisi V, Endarmy mengatakan terkait sektor yang menjadi tanggung jawab komisi V ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian, salah satunya gagalnya dinas pendidikan dalam merealisasikan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Nilainya mencapai miliaran rupiah. “Ini perlu dicari penyebabnya agar tidak terulang di tahun 2025,” ujar Endarmy.
Ia juga menyoroti perihal nasib yang menimpa sejumlah guru berstatus PPPK. Mereka baru saja lulus PPPK setelah lama berstatus guru honor.
Komentar