Pada tahap pertama diberikan Rp 1,2 juta tahap berikutnya Rp600 ribu. Pengalihan anggaran memang besar, bahkan 70 persen dana pokok pikiran (pokir) disisir.
“Kita berharap pendemi, segera berlalu agar seluruhnya pulih seperti biasa, ” harapnya.
Terlepas dari pendemi, DPRD Sumbar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memikirkan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Selama pengalihan anggaran dilakukan selalu dilaporkan kepada DPRD.
Terkait program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2020, Sumbar membahas 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) 10 dari pemerintah daerah, lima inisiatif dan tiga merupakan kumulatif terbuka.
“Dari ketersediaan waktu dan pertimbagan anggaran, target itu sulit tercapai,” katanya
Dia mengatakan dari beberapa tahun terakhir DPRD Sumbar hasilkan 120 produk hukum daerah (Perda). Semoga setelah pandemi berlalu kembali lebih produktif.
Kedatangan Komisi V DPRD Riau juga disertai sejumlah anggota yang tergabung dalam badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Dalam kesempatan itu, turut hadir ketua Bapemperda DPRD Sumbar Hidayat dan Wakilnya Rafdinal.
