Komisi IV menilai OPD dan pemerintah daerah harus membulatkan dulu keputusan terkait dua hal ini mengingat dibutuhkan masing-masing ratusan miliar untuk penyelesaian pembangunan gedung kebudayaan dan main stadion tersebut.
“Kami minta ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah dan keputusan bulat anatara dinas dan pemerintahan daerah tentang asal dana dan imbas balik hasil pembangunan. Setelah itu maka baru DPRD bisa maka memutuskan terkait pembangunan tersebut,” ujarnya.
Kemudian untuk DLH, realisasi keuangan 96 persen, realisasi fisik 100 persen. Realisasi temuan BPK sudah seluruhnya ditindaklanjuti. Dinas perhubungan, realisasi keuangan 96 persen, realisasi fisik 100 persen. Temuan BPK hanya terkait honorarium pengelolaan keuangan daerah dan telah disetorkan oleh OPD.
Dinas ESDM, realisasi keuangan 95 persen, realisasi fisik 98 persen. Temuan BPK nihil. Dinas Balitbang, realisasi keuangan 95 persen, fisik 100 persen. BPBD, realisasi keuangan 94 persen, fisik 100 persen. Temuan BPK sudah ditindaklanjuti.
