“Jadi untuk pendataan sudah dilaksanakan secara online, namun berkas fisik tetap diperlukan,” ujarnya.
Dia menambahkan, sekretariat KORPRI saat ini masuk menjadi beban tugas BKD. Sementara untuk tenaga kepegawaian yang berasal dari SMA dan SMK seluruh kabupaten dan kota juga sudah masuk ke dalam Simpeg BKD Provinsi. Termasuk juga pegawai dari sub urusan lain yang sebelumnya berstatus PNS Pemkab/ Pemko.
“Terkait jumlah pejabat eselon saat ini di Pemprov Sumatera Barat berjumlah 1.007 orang terdiri dari 51 pejabat eselon II, 162 pejabat eselon III dan 694 pejabat eselon IV. Jumlah ini bisa bertambah lagi kalau nanti sudah terbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa instansi,” ujarnya.
Sementara untuk efektifitas pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar dengan adanya penggabungan antara lain datang dari Sekretaris Komisi I, Sabrana dan anggota Komisi I Taufik Hidayat. OPD tersebut digabungkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016.
