Dalam rapat tersebut, beberapa hal mendasar yang menjadi pertanyaan dari anggota Komisi I adalah sistim informasi manajemen dan administrasi kepegawaian (SIMPEG) dan efektifitas penggabungan Satpol PP dengan Pemadam Kebakaran (Damkar). Anggota Komisi mempertanyakan SIMPEG terkait perubahan OPD dan pengalihan kewenangan sejumlah sub urusan dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi yang tentunya juga merubah status dan penempatan pegawai.
Sementara, untuk Satpol PP dan Damkar, pertanyaan lebih kepada efektifitas pelaksanaan tugas pelayanan dan penegakan peraturan daerah (perda) sebab dua bidang tersebut dirasakan memiliki tugas sendiri-sendiri.
Anggota Komisi I Rahayu Purwanti mempertanyakan kesiapan pelaksaan SIMPEG sementara pertanyaan yang juga ditujukan kepada BKD dari anggota Komisi I, Apris adalah mengenai jumlah jabatan eselon di lingkup Pemprov Sumatera Barat.
Terkait hal itu, Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Jayadisman menyatakan siap dan pemindahan dilakukan secara online. Namun, apapun bentuknya, sistim administrasi harus tetapdibuktikan dengan berkas fisik.
