Kedua, koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan perlu diperkuat. Tidak sedikit program strategis yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, sehingga potensi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya masih kerap terjadi. Untuk itu, perlu ada mekanisme integrasi perencanaan yang lebih kuat dan disiplin pelaksanaan di lapangan.
Ketiga, DPRD Sumbar mendorong agar penguatan data dan pemanfaatan teknologi informasi dijadikan fondasi utama dalam setiap perencanaan. Tanpa data yang akurat dan sistem yang andal, keputusan kebijakan akan kehilangan presisi dan daya dorongnya terhadap transformasi daerah.
Dikatakan Evi, dalam Pandangan Umum Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi yang perlu dijelaskan atau ditanggapi oleh Pemerintah Daerah.
“Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban dan/atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Senin tanggal 2 Juni 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut,” ujarnya. (rel/Salih)
