Muhidi berencana menggelar pertemuan dengan kalangan pengusaha untuk membahas upaya peningkatan penerimaan daerah, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat yang bersumber dari pajak ekspor. Muhidi menilai potensi ekspor sejumlah komoditas unggulan Sumbar, seperti gambir dan sawit, sangat besar.
Namun, kontribusi DBH yang diterima daerah masih tergolong rendah. Setelah dilakukan kajian, rendahnya penerimaan tersebut disebabkan oleh banyaknya pengusaha asal Sumbar yang melakukan ekspor melalui pelabuhan di luar daerah.
“Tingkat ekspor komoditas potensial Sumbar seperti gambir sebenarnya cukup tinggi, tetapi DBH yang kita terima kecil. Hasil kajian menunjukkan banyak pengusaha Sumbar mengekspor barang melalui pelabuhan di Riau atau Sumatera Utara, bukan melalui Teluk Bayur atau BIM (Bandara Internasional Minangkabau). Akibatnya, data ekspor dan pajak ekspor tercatat di Bea Cukai daerah lain, bukan di Sumbar,” ujar Muhidi.
Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Muhidi menegaskan pentingnya memperkuat sistem dan regulasi agar seluruh kegiatan ekspor komoditas asal Sumbar dilakukan melalui pelabuhan dan bandara yang berada di wilayah Sumatera Barat. Dengan begitu, pencatatan di Bea Cukai akan dilakukan di Sumbar, dan hasil pajak ekspor dapat masuk sebagai bagian dari penerimaan daerah.
