Selain itu, sejumlah guru honorer, terutama dari kategori R3 dan R4, juga menanyakan kepastian status mereka agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh.
Menanggapi hal itu, Muhidi menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan nasib guru dan tenaga honorer. Ia mengungkapkan, saat tenaga kependidikan tidak mendapat formasi dalam rekrutmen PPPK sebelumnya, dirinya langsung berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB hingga akhirnya lahir formasi R3.
“Saat formasi PPPK awal tidak memasukkan tenaga kependidikan provinsi, saya langsung ke Kemenpan untuk memperjuangkannya. Akhirnya lahir formasi R3, disusul R4 yang sebelumnya bahkan berencana berdemo. Waktu itu R4 sudah terdata di Dapodik, tetapi belum masuk BKN. Saya juga berkoordinasi dengan Gubernur agar mereka bisa diakomodasi sebagai tenaga paruh waktu. Mudah-mudahan minggu ini ada tindak lanjut untuk R3,” ujar Muhidi.
Terkait usulan beasiswa S2, Muhidi menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas guru. Namun, ia menjelaskan bahwa penganggaran program tersebut berada di ranah eksekutif.
