Ia menilai, belum tuntasnya penanganan kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di wilayah perairan itu. “Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang masuk. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhidi menegaskan pentingnya capaian kinerja yang jelas dalam rencana strategis yang disepakati bersama. “Harus ada target konkret, misalnya tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, serta kapan hasilnya dievaluasi.
Dalam pertemuan selanjutnya rencana itu harus lebih terarah, apa langkah kebutuhan untuk mengatasi ilegal meaning dan fishing. Agar hasil kinerja itu berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya. (rel/salih)
