Ia menambahkan, meskipun secara keseluruhan SMAN 2 Sumbar telah memiliki fasilitas yang
memadai, mulai dari ruang belajar representatif hingga fasilitas lainnya, sekolah ini masih terkendala oleh masalah sertifikat lahan. “Dengan lahan seluas 11,5 hektare, persoalan sertifikat menghambat alokasi anggaran dari APBN untuk pengembangan sekolah. Ke depan, DPRD akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencarikan solusinya,” jelas Muhidi.
Menurutnya, jika masalah sertifikat lahan terselesaikan dan anggaran APBN dapat dialokasikan, DPRD Sumbar siap memberikan tambahan dukungan anggaran dari APBD guna memperkuat SMAN 2 Sumbar. “Dengan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah, kami berharap dunia pendidikan Sumbar semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, yang mendampingi Ketua DPRD,
menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Sumbar untuk memajukan
pendidikan, khususnya Boarding School, sudah berjalan dengan baik. “DPRD Sumbar banyak
memberikan alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) dan dukungan anggaran politik untuk pendidikan, terutama sekolah Boarding,” ujarnya.
