Menurut Muharlion, langkah tersebut menjadi solusi darurat agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tidak terhenti akibat bencana. Ia menegaskan, keselamatan dan keberlanjutan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah pascabencana.
Untuk sekolah-sekolah lain yang juga terdampak banjir bandang, DPRD Kota Padang meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terus melakukan pendataan secara menyeluruh. Pendataan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan sekolah, tetapi juga jumlah siswa yang terdampak langsung.
“Kita minta dinas terkait mendata sekolah mana saja yang terdampak, sekaligus mendata jumlah siswa yang berada di pengungsian atau yang sementara pindah ke rumah keluarga lainnya,” kata Muharlion.
Data tersebut, lanjutnya, sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan, terutama dalam menentukan pola pembelajaran sementara bagi siswa yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah asalnya.
Sebagai solusi pendidikan bagi siswa yang berada di pengungsian, Muharlion menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencarikan sekolah terdekat dari lokasi pengungsian. Langkah ini dinilai lebih realistis bagi orang tua yang kesulitan mengantar anak ke sekolah asal.
