Tapi menurut Budiman, ini bukan hal yang buruk, karena efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi seharusnya bukan dinilai dari jumlah perda yang disahkan. Namun dinilai dari manfaat perda tersebut pada pembangunan daerah dan masyarakat.
“Selain itu memang pemerintah pusat menghimbau pemerintahan daerah membuat perda omnibus, yakni satu perda dibuat satu untuk mengatur hal serupa atau kelompok yang sama,” katanya.
Epi Suhardi dari Bapemperda DPRD Limapuluh Kota mengatakan diprediksi jumlah anggota dewan yang akan kembali duduk periode mendatang di DPRD limapuluh Kota kemungkinan hanya sembilan orang. DPRD Limapuluh Kota akan diisi mayoritas anggota dewan non petahana. (Rel/Salih)
