Artikel Lainnya
Fahira meminta jajaran Pemprov DKI bekerja ekstra dan sama sekali tidak boleh ada ruang keteledoran dalam penyusunan RAPBD. Ini penting dan harus menjadi pegangan karena masih adanya kelemahan dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. Kelemahan ini harus disiasati dengan ketelitian.
“Pak Anies ingin memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memarahi apalagi memaki-maki jajarannya. Makanya beliau memilih untuk mengoreksi anggaran itu secara internal kepada jajarannya sebelum ramai diributkan saat ini. Untuk itu, sekali lagi saya minta kepada semua jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk tidak teledor. Saat ini, jarum saja jatuh di Balai Kota bisa jadi sasaran masalah, apalagi keteledoran dalam memasukkan anggaran,” tukas Fahira.
Fahira mengungkapkan, jika kilas balik kejadian anggaran janggal bahkan tidak masuk akal sudah beberapa kali terjadi pada periode gubernur sebelumnya. Misalnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp648 miliar bersumber dari APBD DKI 2016 yang ternyata aset Pemprov sendiri.
