Irma menegaskan bahwa agar menimbulkan efek jera, tidak cukup dengan model penyilidikan internal BPOM. “Nah, kan penyidikan BPOM hanya selesai di penindakan operasi yang dilakukan oleh BPOM saja.
Penuntutan dan penyidikan oleh Jaksa, tidak dikawal oleh BPOM. Seharusnya dari penyelidikan BPOM hingga masuk dalam penyidikan dan penuntutan Jaksa di pengadilan, BPOM harus tetap mengawal jika kasus semacam ini tidak mau lepas dan tuntas ” ujarnya.
Dia berpandangan, dalam kasus suplemen Visotin DS dan Enzyplex, perusahaan Pharos yang memproduksi dan mengeluarkan kedua produk itu telah melakukan pelanggaran hukum kepada BPOM.
“Saya kira kepada perusahaan ini, BPOM sudah tidak boleh hanya mengenakan sanksi administratif tetapi harus dikenakan sanksi melalui penuntutan hukum. Ini jelas sudah melakukan penipuan publik. Awal saat mendaftar dengan produk sama tetapi saat dikeluarkan kandungan bahannya berbeda. Ini tidak boleh dibiarkan, masyarakat telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Ini penipuan publik, ini tidak bisa , hanya dikenakan sanksi administrasi. BPOM harus menuntut secara hukum,” tegasnya. (Rel)
